Pernyataan itu disampaikan Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, menanggapi dibukanya kembali ekspor pasir laut oleh Presiden Jokowi melalui PP 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
"Saat ini begitu pentingnya posisi Singapura di mata Jokowi, sehingga untuk ekspor pasir saja harus mengeluarkan peraturan presiden. Padahal ekspor pasir ke Singapura sama saja membesarkan Singa. Dan makin lama akan menerkam Indonesia, dalam sisi ekonomi maupun politik," kata Muslim, kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (2/6).
Dia menilai ekspor pasir laut akan merugikan Indonesia, yakni merusak lingkungan, dan menggerus Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang mengganggu kedaulatan negara dalam batas wilayah.
"Apakah kemampuan membayar utang saat ini sudah lampu merah, sehingga harus ekspor pasir untuk bayar hutang? Katanya ekonomi tumbuh 5,7 persen, kenapa untuk bayar utang pakai ekspor pasir?" Muslim balik bertanya.
Selain itu, sambung dia, terkait syarat adanya rekomendasi menteri untuk dapat ekspor, akan membuka peluang kongkalikong antara pengusaha dengan penguasa.
"Yang dilakukan Jokowi jelang akhir masa jabatannya ini membahayakan batas wilayah dan merusak lingkungan. Bisa jadi ekspor pasir ini digunakan untuk dana kampanye Capres. Kan kacau," pungkas Muslim.
BERITA TERKAIT: