Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menganggap kebijakan yang diambil Jokowi sangat aneh.
"Karena Pemda sudah mendapat banyak transfer dana dari pusat, termasuk dana alokasi khusus dan dana bagi hasil," kata Bhima, saat berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (19/5).
Menurut dia, ketika pemerintah daerah tidak bisa mengalokasikan anggaran yang sudah diberikan, seharusnya pemerintah pusat memberikan teguran.
"Ini bukannya dihukum, malah dikasih tambahan anggaran," kata ekonom muda itu.
Sikap presiden mengambil alih perbaikan infrastruktur jalan di daerah, lanjut dia, jelas-jelas tidak menyelesaikan persoalan.
"Ini jelas tidak menyelesaikan persoalan, di saat beban belanja pemerintah sedang dijaga agar tidak melebarkan defisit APBN," tegasnya.
BERITA TERKAIT: