Kalau Merasa Kasus Johnny Plate Intervensi Politik, Nasdem Harus Tegas Mundur dari Kabinet

Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza menilai, sikap Nasdem masih belum cukup tegas. Di satu sisi menghormati proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung, namun di sisi yang lain meminta aparat penegak hukum ini untuk membuktikan dugaan korupsi yang potensi kerugian negaranya mencapai Rp 8 triliun.

"Nasdem sebaiknya bersikap ksatria, mengundurkan diri sebagai pendukung pemerintahan Jokowi," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (18/5).

Pengajar Ilmu Pemerintahan di Universitas Sutomo itu tak memungkiri, isu intervensi politik dalam kasus Johnny Plate mengemuka lantaran yang ditindak adalah salah seorang pimpinan struktural Partai Nasdem.

Maka dari itu, Efriza juga tidak heran pascakejadian penangkapan Johnny Plate, sosok calon presiden (capres) yang diusung oleh Partai Nasdem, yakni Anies Baswedan, menyambangi Surya Paloh di Nasdem Tower.

"Kepercayaan masyarakat terhadap Nasdem diyakini akan terpengaruh oleh proses hukum dari Sekjen Partai Nasdem tersebut," sambungnya.

Karena potensi tersebut, Efriza mengamati Anies juga khawatir peluangnya sebagai capres 2024 dari barisan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bakal ikut terpengaruh.

Alhasil, Efriza melihat pernyataan Anies usai bertemu Surya Paloh cenderung mengarah pada dugaan intervensi politik, dalam kasus hukum Johnny Plate.

Oleh karena itu, ia mendorong agar Nasdem mundur dari kabinet. Daripada membuat Anies tak nyaman dan akhirnya mengkampanyekan isu intervensi politik dari kasus hukum Johnny Plate.

"Bukan malah membiarkan capresnya, Anies Baswedan berteriak politisasi hukum. Begitu juga Nasdem sendiri berusaha berkomentar terhadap kemungkinan intervensi. Ini malah menunjukkan Nasdem baper tapi tidak punya sikap tegas menyikapi kasus ini," ucapnya.

"Jika kecewa dan merasa benar, yang terbaik solusinya adalah keluar dari pendukung pemerintahan, bukan menggerutu tetapi tetap bertahan. Ini namanya losser," demikian Efriza.