May Day, Sarbumusi: Kesejahteraan Buruh Pilar Pembangunan Ekonomi Nasional

Presiden Konfederasi Sarbumusi, Irham Ali Saifuddin menjelaskan bahwa setelah ekonomi nasional mengalami kontraksi hingga -2,07 persen pada tahun 2020, pemerintah harus memberikan perhatian khusus kepada kelompok pekerja di Indonesia. Apalagi, saat ini ekonomi tumbuh hingga 5,31 persen,

"Pemerintah dan semua pihak hendaknya menjadikan buruh sebagai salah satu pilar utama dari agenda kebangkitan perekonomian nasional," jelas  Irham Minggu (30/4/).

Menurut Irham, inklusi kesejahteraan buruh harus menjadi tumpuan orientasi utama bagi negara dalam membuat kebijakan pembangunan ekonomi nasional.

"Konfederasi Sarbumusi menolak segala upaya dan kebijakan apapun yang bertolak belakang dari hal tersebut, termasuk UU Nomor 6 tahun 2023, Permenaker Nomor 5 tahun 2023 dan RUU Kesehatan," kata Irham

Selanjutnya Irham juga menuntut kepada pemerintah untuk memperkuat perlindungan buruh rentan agar terlindungi. Bagi Irham, penguatan pekerja rentan seperti buruh migran, pekerja rumah tangga, buruh informal dan anak buah kapal (ABK) harus melalui penguatan instrumen kebijakan yang inklusif dan protektif.

"Seperti pengesahan RUU Pekerja Rumah Tangga, ratifikasi Konvensi ILO No 189 tentang Pekerja Rumah Tangga, ratifikasi konvensi ILO No 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan, serta perluasan jaminan sosial universal bagi buruh rentan," jelasnya.

Selain itu Irham juga meminta Pemerintah  segera mempersiapkan peta jalan dan strategi nasional bagi penguatan keterampilan buruh, terutama untuk menjawab tuntutan dunia kerja yang terus berubah di masa depan. Termasuk, memperkuat program kebijakan yang adaptif terhadap persoalan-persoalan dunia kerja di masa depan.

Dalam pandangan Irham, salah satu yang bisa dilakukan melalui alokasi APBN untuk agenda pembangunan ketrampilan buruh nasional. Sebab, pertumbuhan angkatan kerja nasional tumbuh hingga 2 kali lipat dari penyerapan tenaga kerja di sektor formal setiap tahunnya.

"Agenda ketrampilan nasional akan menghindarkan kaum buruh dari prekariasi dan marjinalisasi yang lebih jauh dari agenda ekonomi nasional," kata Irham.

Lebih lanjut Irham juga menuntut pemerintah untuk melakukan penguatan perlindungan buruh dari kekerasan dan pelecehan di tempat kerja.

"Termasuk di sektor-sektor padat karya seperti tekstil, dan garmen, serta sektor kelapa sawit yang menaungi jutaan buruh, melalui ratifikasi Konvensi ILO No 190 tentang Kekerasan dan Pelecehan di Tempat Kerja," pungkasnya.