Terlebih, sebagaimana diungkapkan Menko Polhukam Mahfud MD bahwa duit panas ratusan triliun di Kemenkeu itu didiamkan sejak 2009 silam hingga 2023.
“Kejahatan ini terlalu besar untuk didiamkan, penerimaan negara anjlok, kemiskinan meningkat,†sesal Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Anthony Budiawan dalam keterangannya yang diterima redaksi, Selasa (28/3).
Ekonom senior itu meminta aparat penegak hukum tidak berdiam diri dan segera melakukan pengusutan terkait kejahatan yang sudah berlangsung sejak 2009 di Kemenkeu tersebut.
Seharusnya, kata Anthony, aparat penegak hukum, bisa mengungkap skandal di Kementerian yang dinahkodai Sri Mulyani tersebut.
“Kalau terbukti pencucian uang ini terkait korupsi penerimaan pajak maka mereka layak dihukum seberat-beratnya, hingga hukuman mati: karena sudah memiskinkan rakyat,†pungkasnya.
BERITA TERKAIT: