Menyikapi hal ini, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli, meminta pejabat pemerintah pusat untuk kompak dan solid dalam mengeluarkan pernyataan.
"Pernyataan para pejabat tinggi negara yang berbeda-beda, mencerminkan bahwa masalah-masalah penting di negara ini belum dipikirkan secara serius dan matang penyelesaian serta solusinya," katanya saat berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (8/3).
Presiden Joko Widodo sendiri, saat mengunjungi posko pengungsian korban kebakaran di Posko RPTRA Rasella, Jakarta Utara, Minggu (5/3), menyebutkan dua opsi untuk solusi Depo Plumpang.
Pilihannya adalah, apakah Depo Pertamina Plumpang yang harus dipindah, atau warga Tanah Merah yang tinggal bersebelahan dengan depo yang direlokasi.
Adapun Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan bahwa akan merelokasi Depo Pertamina Plumpang ke lahan milik Pelindo di Kali Baru, Jakarta Utara.
Namun, Luhut memberi opsi agar warga sekitar Depo Pertamina Plumpang yang harus direlokasi. Karena menurutnya, zona penyangga (
buffer zone) tidak seharusnya diisi orang.
BERITA TERKAIT: