Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, menjelaskan, pengawasan keuangan di 4 DOB Papua merupakan babak baru bagi pemekaran di Bumi Cenderawasih dalam membangun pemerintahan yang baik.
Ateh juga menandatangani kerjasama dengan empat penjabat (Pj) gubernur di DOB Papua, di Kantor BPKP, Jalan Pramuka, Matraman, Jakarta Timur, Rabu (22/2).
"Kita bicara keuangan dan kinerja. Kita belum bisa bicara kinerja sebelum akuntabilitas keuangan belanja yang dikeluarkan sudah sesuai ketentuan dan peruntukannya,†ujar Ateh, dalam keterangan tertulis, Kamis (23/2).
Ateh memastikan, BPKP berkomitmen mengawal dan mendampingi provinsi baru, agar akuntabilitas dan tata kelola terjaga.
Ia berpesan agar para pimpinan daerah terus ingat bahwa lahirnya Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Selatan, tidak lain tujuannya pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua.
“Kita pasti akan bantu bapak semua. Pertama kita jaga compliance dulu, supaya apa yang kita lakukan dapat dipertanggungjawabkan secara keuangan,†tambahnya.
Sementara itu Pj Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa'ad, memastikan pihaknya tidak ingin menjadi provinsi terbawah, sehingga langsung bekerjasama dengan semua pihak termasuk BPKP.
“Kami apresiasi inisiatif ini, atas komunikasi, koordinasi kami dengan Kepala Perwakilan BPKP Papua Barat,†katanya.
Selain dengan Pemprov Papua Barat Daya, Kepala BPKP juga melakukan penandatangan dengan Pj Gubernur Provinsi Papua Tengah, Ribka Haluk, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan, Madaremmeng yang mewakili Pj Gubernur, serta Pj Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo.
Kepatuhan terhadap akuntabilitas keuangan di empat Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua diawasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 
BERITA TERKAIT: