Hal itu disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (8/2).
Tito menjelaskan bahwa upaya itu dilakukan untuk menekan inflasi yang disebabkan tingginya harga avtur sehingga membuat tiket penerbangan menjadi mahal.
“Pemda diminta untuk membantu terutama kepala daerah keterisian penumpang agar load factor-nya cukup. Istilahnya semacam dibuat
block seat, jadi dijamin seat-nya akan terisi,†katanya
Lebih lanjut, l
oad factor tersebut menjamin dan menentukan Break Even Point (BEP) agar operator atau maskapai tidak rugi.
Atas dasar itu, faktor keterisian penumbang di setiap penerbangan perlu menjadi perhatian Pemda agar daerah-daerah yang memiliki bandara pesawatnya bisa beroperasi. Jika bandara beroperasi, Mendagri menyampaikan yang diuntungkan tidak hanya maskapai, tetapi juga Pemda dan masyarakat.
“Masyarakat tidak diberatkan karena (angkutan udara) berdampak kepada inflasi penyumbang nomor satu, (sebesar) 1,81 persen,†tuturnya.
Mantan Kapolri itu juga menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah bebekerja secara bersama-sama dalam melakukan intervensi terkait kenaikan harga avtur. Beberapa lembaga itu antara lain: Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM), dan Kementerian Perdagangan.
Tito mengatakan, pihaknya tidak hanya berupaya mengupayakan soal harga, tetapi juga penyediaan
spare part pesawat dan relaksasi pajak.
“Di antaranya adalah relaksasi pajak untuk operator,†ujarnya.
BERITA TERKAIT: