Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustiyanti, dalam diskusi bertajuk "Siapa Ingin Presiden Perempuan", yang digelar KedaiKOPI di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/9).
Ninis menjelaskan, tokoh perempuan yang dalam survei KedaiKOPI menyebutkan nama Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, masuk 6 besar elektabilitas tertinggi dibanding sejumlah tokoh perempuan lainnya, dipengaruhi beberapa hal.
Salah satunya, diuraikan dia, adalah prinsip parpolnya yang memberikan ruang bagi perempuan untuk menjadi pemimpin di tingkat eksekutif.
"Partai-partai yang sudah punya pemimpin perempuannya, kalau PDI kan punya, kalau yang lain kan belum," ujar Ninis.
Pemimpin perempuan di tingkat eksekutif yang lahir dari PDIP, dimaksud Ninis ialah Megawati Soekarnoputri yang berhasil menjadi Presiden kelima RI.
Menurutnya, pengasosiasikan kepemimpinan perempuan di PDIP dengan peluang Puan di pemimihan presiden (Pilpres) tahun 2024 mendatang tidak lah cukup.
Sebabnya, dia melihat pengalaman di pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebelumnya, yang memperlihatkan pencalonan tokoh perempuan terhambat hanya karena tidak ada kesepakatan di antara parpol koalisi pengusung pada perspektif kelaikan.
"Kalau di eksekutif, kadang-kadang agama sering dijadikan untuk menggiring opini untuk tidak memilih perempuan. Pada Pilkada 2017 atau 2015 ada cerita," ungkapnya.
Ninis menambahkan, saat itu ada satu koalisi yang hendak mencalonkan kepala daerah dari tokoh perempuan, namun akhirnya tidak jadi karena muncul isu agama yang menyebut "perempuan tidak bisa menjadi pemimpin".
"Sudah ada yang oke koalisinya (untuk mencalonkan perempuan). Tapi di detik-detik terakhir pendaftaran ada salah satu anggota koalisi partainya yang balik badan," sambungnya.
"Nah, hal-hal seperti itu dialami oleh perempuan-perempuan. Jadi dia tidak hanya harus meyakinkan partainya, tapi juga koalisinya harus diyakinkan," demikian Ninis.
Potensi perempuan menjadi pemimpin di lembaga eksekutif bukan hanya dipengaruhi faktor dukungan dari internal partai politik (parpol) yang menjadi tempat bernaungnya, tapi juga dari parpol-parpol lainnya yang akan menjadi mitra koalisi. 
BERITA TERKAIT: