Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa, dalam diskusi Bawaslu RI bertajuk "Membaca Potensi Kerawanan Tahapan Pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu", di Media Center Bawaslu RI, Jalan MH Thmarin, Jakarta Pusat, Selasa (19/7).
"Verifikasi bagi KPU memang menjadi hal yang krusial, dan Bawaslu harus ikut mengawasinya supaya tidak menimbulkan masalah," ujar Saan.
Peranan Bawaslu dalam hal pengawasan tahapan verifikasi parpol peserta pemilu berkaitan erat dengan potensi munculnya sengketa proses.
Dalam hal ini, politisi Partai Nasdem ini menganggap integritas KPU dalam menjalankan proses verifikasi parpol peserta pemilu sangat penting.
"Kemandirian bagi KPU di daerah itu menjadi sangat penting. Di situ ada intergritas, kredibillitas, dan ada akuntabilitas serta transparansi," katanya.
Lebih dari itu, kata legislator Partai Nasdem ini, kerja-kerja penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu, sangat menentukan hasil verifikasi yang dilakukan KPU dalam memastikan syarat-syarat parpol peserta pemilu terpenuhi, misalnya seperti kepengurusan, kantor, hingga jumlah anggota parpol.
"Hal-hal yang sifatnya subjektif terkait verifkasi dan penetapan parpol harus dihindari. Maka yang paling utama berpegang pada aturan dan ditambah integritas dan profesionalitas. Ini semua bisa berjalan baik, tentu tanggung jawab besar ada di KPU dan Bawaslu, serta DKPP," tuturnya.
"Dalam hal ini Komisi II maupun publik sangat menaruh harapan besar kepada penyelenggara pemilu. Mulai tahapan awal 1 Agustus, ekspektasi yang tinggi ditumpukan kepada penyelengara. sehingga kita benar-benar memiliki parpol peserta pemilu yang merepresentasikan kekuatan rakyat yang sangat berharap kepada parpol," demikian Saan.
Proses verifikasi partai politik (parpol) peserta Pemilu Serentak 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus diawasi maksimal oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). 
