Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) A. Khoirul Umam kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (9/5).
Menurut Umam, jebakan arus yang dimaksud Umam adalah ketika Pilpres 2014, Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019.
Dalam pandangan Umam, kekuatan Golkar-Demokrat bisa menguatkan poros koalisi nasionalis-tengah yang berkarakter moderat. Dengan demikian, rakyat di akar rumput tidak lagi terpolarisasi dan dibentur-benturkan oleh praktik eksploitasi politik identitas yang begitu marak di ajang kontestasi politik nasional akhir-akhir ini.
"Yang menjadi tantangan adalah terkait penentuan komposisi Capres-Cawapres dalam skema koalisi Golkar-Demokrat," demikian Umam menekankan.
Analisa Umam, jika Golkar sejak awal negosiasi pembentukan koalisi sudah mencoba mengunci dengan harga mati agar posisi Capres dipegang oleh Airlangga Hartarto, maka hal itu menjadi agak problematik. Sebab, popularitas dan elektabilitas Airlangga relatif masih cukup rendah.
Lebih lanjut, Umam melihat, partai-partai papan bawah seperti PAN dan PPP juga belum tentu semangat untuk mengusung skema tersebut.
Hal itu bisa menjadi pengecualian, jika kemudian partai-partai itu "dibeli suaranya" dengan model politik transaksional seperti yang dilakukan pasangan Prabowo-Sandi pada Pilpres 2019 lalu.
Atas dasar itulah, Umam berpendapat bahwa alternatif yang bisa dilakukan adalah, Golkar perlu membuka berbagai skema kemungkinan dan tidak langsung mengunci nama Airlangga sebagai Capres sebagai "harga mati".
Dalam peta politik seperti itu, Umam kemudian mengusulkan agar Airlangga bisa memainkan peran sebagai "king maker" dalam proses pembentukan koalisi, dengan tetap membuka peluang dirinya sebagai Capres sekaligus membuka peluang tokoh-tokoh muda yang lain.
"Seperti Anies, Ganjar atau bahkan AHY sendiri untuk maju sebagai Capres dalam Pilpres 2024 mendatang," pungkas Dosen Ilmu Politik & International Studies, Universitas Paramadina ini.
Peluang koalisi Partai Golkar dan Demokrat dinilai sangat terbuka lebar. Sebab, keduanya merupakan partai nasionalis-tengah yang cenderung tidak terjebak di antara dua arus mainstream kiri (PDIP) dan mainstream kanan (PKS-Gerindra). 
.jpg)
