Pada tahun 2019 silam, wacana presiden 3 periode sempat mengemuka. Jokowi kala itu mengatakan orang yang mengusulkan presiden 3 periode seperti menampar mukanya. Bahkan ia mengatakan motif para penguusul penambahan jabatan presiden seakan menjerumuskannya.
Pengamat politik Universitas Nasional, Andi Yusran menganalisa, inkonsistensi narasi komunikasi politik Jokowi adalah upaya menghindari dari tuduhan terkait wacana penundaan Pemilu.
Analisa Andi, inkonsistensi tanggapan Jokowi makin menguatkan bahwa pihak Istana memang telah merestui usulan dari berbagai kalangan itu.
"Penambahan masa jabatan atau penundaan pemilu presiden semakin menguatkan dugaan publik bahwa setidaknya ‘istana’ mengetahui atau merestui wacana penundaan Pilpres tersebut," demikian kata Andi Yusran kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu malam (6/3).
Menurut Andi, agar tidak muncul kecurigaan publik pada rezim saat ini, Jokowi perlu menyampaikan sikap resminya menolak tegas wacana penundaan Pemilu yang muncul dalam beberapa pekan ini.
"Sebagai antitesis dari kecurigaan publik, Jokowi sebaiknya secara resmi menyatakan penolakannya terhadap usulan pengunduran jadwal Pilpres tersebut," pungkas Andi.
Menyikapi wacana penundaan Pemilu, Jokowi mengatakan patuh pada konstitusi. Meski demikian sikapnya dinilai publik mengambang.
Dasar penilaian itu, karena Jokowi mengatakan bahwa wancana penundaan Pemilu tidak bisa dilarang. Sebab dalam negara demokrasi semua orang bebas berpendapat.
BERITA TERKAIT: