Sikap Luhut itu dikritik oleh banyak kalangan. Sebab, keberanian Luhut angkat telepon saat Jokowi pidato dinilai tidak etis dilakukan oleh pejabat negara.
Aktivis kepemudaan Sahat Martin Philip Sinurat menilai kritik yang disasarkan ke Luhut berlebihan dan tidak melihat bagaimana konteks kejadian tersebut.
Ia mengaku mengamati bagaimana respons publik atas sikap Luhut itu.
"Padahal mereka tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di lapangan," kata Sahat kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (9/2).
Ketua Bidang Pemuda dan Milenial DPP KNPI ini menuturkan, saat itu Presiden Jokowi sedang menyampaikan penjelasan terkait kunjungan kerjanya ke Sumut.
Pertama, menurut Sahat, Pak Jokowi situasi sedang memberikan sambutan ke publik. Apa yang disampaikan Pak Jokowi pasti sudah dibahas sebelumnya dalam internal kabinet.
Kedua, sebagai salah satu pembantu Presiden, kapasitas Luhut Pandjaitan saat itu sedang berkoordinasi dengan Menteri lainnya terkait beberapa permasalahan yang terjadi di tempat lain.
"Kita harus melihat bahwa para Menteri itu adalah pembantu Presiden, yang membantu tugas-tugas Presiden sehingga pemerintahan di negara ini bisa berjalan baik, bukan berjalan auto pilot," ujarnya.
Ia berpandangan, saat Presiden Kunker, pasti banyak masalah lain yang harus diurus. Kata Sahat, tidak mungkin Jokowi mengangkat telepon yang sifatnya darurat ketika berpidato.
"Disinilah tugas pembantu Presiden untuk bisa berbagi tugas merespons dengan cepat setiap persoalan," tuturnya menambahkan.
Selain itu, lanjutnya, Jurubicara Menko Luhut, Jodi Mahardi pun sudah menyampaikan klarifikasi terkait hal tersebut. Disebut Menko Luhut menerima telpon dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Menkes menyampaikan dua laporan, yakni soal kondisi lonjakan kasus Covid-19 yang menyangkut pembelajaran tatap muka (PTM) dan evaluasi PPKM di Jawa-Bali.
Lebih lanjut, Sahat mengajak semua lapisan masyarakat untuk terus mendukung kinerja pemerintah.
Dia berpandangan, setiap harinya Presiden Jokowi benar-benar menggunakan waktunya untuk bekerja demi kepentingan rakyat Indonesia.
BERITA TERKAIT: