Kamrussamad Minta Pemerintah Cek Riwayat Pajak Pengusaha Pengusul Pemilu 2024 Ditunda

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menyampaikan selama pandemi Covid-19 melanda Indonesia, para pelaku usaha telah diberikan sejumlah insentif oleh pemerintah.

“Dunia usaha saat pandemi telah diberikan berbagai insentif kebijakan mulai restrukturisasi pinjaman di perbankan selama 4 tahun sejak Maret 2020- sampai Maret 2023. Hingga Penjaminan kredit modal usaha sesuai PMK 72/2021,” ucap Kamrussamad kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (11/1).

Menurutnya, menteri yang mewacanakan perpanjangan masa jabatan presiden tak lain sebagai bentuk mencari pelampung di masa jabatan presiden. Bacaan Kamrussamad, suara menambah masa jabatan karena programnya yang belum tentu selesai hingga 2024.

"Fenomena menteri nyiapin “pelampung” periode kedua presiden tahun akhir masa jabatan presiden, memang biasanya mencari “exit strategi” agar bisa terselamatkan lagi di pemerintah berikutnya jika rezim berganti,” ucapnya.

Legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini mengatakan, kementerian invetasi dan kepala BKPM merupakan produk turun dari UU Cipta Kerja yang sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Ia menganalisa, dampak dari putusan MK terkait UU Cipta Kerja membuat para investor bersikap wait and see dalam merealisasikan investasinya.

Atas kondisi itu, Bahlil mencari perhatian Jokowi dengan menyuarakan Pemilu ditunda.

"Bicara mengatasnamakan pengusaha, karena itu kita minta daftar nama nama pengusaha yang minta Pemilu 2024 ditunda. Agar bisa diperiksa kontribusinya terhadap pembangunan melalui sejarah pembayaran pajaknya,” tutupnya.