Wakil Presiden Maruf Amin menerangkan, tahun depan pemerintah bakal memperluas cakupan penanganan kemiskinan ekstrem yang tidak hanya di 35 kabupaten di 7 provinsi.
"Rencana kita adalah untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem di 212 kabupaten/kota. Dan ternyata di 212 kabupaten kota itu, 147-nya sama dengan 69,34 persen adalah wilayah pesisir," ujar Maruf dalam keterangan tertulis yang dilansir laman Sekretariat Kabinet pada Rabu (22/12).
Dari 147 kabupaten/kota di wilayah pesisir tersebut, Maruf menyebutkan, terdapat sekitar 1,3 juta penduduk miskin ekstrem yang akan ditangani atau 12,48 persen dari total penduduk miskin ekstrem di Indonesia yang mencapai 10,86 juta jiwa.
"Nanti kita coba yang wilayah pesisir seperti apa penanggulangannya," imbuhnya.
Mantan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini juga menuturkan capaian pemerintah yang telah memberikan perhatian besar terhadap upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah pesisir.
Menurutnya, berdasarkan data Kementerian Keuangan, anggaran lintas kementerian tahun 2021 untuk berbagai program peningkatan produktivitas dan pemberdayaan di wilayah pesisir mencapai lebih dari 76 triliun rupiah.
"Pada 2021 juga dilakukan penambahan (bantuan) sosial sembako dan bantuan langsung tunai, BLT Desa, pada 35 kabupaten/kota di 7 provinsi (prioritas), yang di antaranya 24 kabupatennya termasuk wilayah pesisir," urainya.
Kemudian, sambung Maruf Amin, program penanggulangan kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir pada 2022 akan dilakukan dengan fokus pada perluasan pemberdayaan dan peningkatan pendapatan masyarakat.
"Penambahan bansos untuk pengurangan beban masyarakat miskin ekstrem, peningkatan akses layanan dasar, konektivitas wilayah, dan kolaborasi (diperlukan) untuk meminimalkan wilayah kantong kemiskinan," pungkas mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini.
Upaya pemerintah menuntaskan kemiskinan ekstrem di 35 kabupaten prioritas pada 7 provinsi akan dilanjutkan pada tahun 2022 mendatang. 
.jpg)
.jpg)
.jpg)
BERITA TERKAIT: