Mantan anggota BPH MES Teguh Santosa berpandangan, masalah ini bisa diselesaikan lewat komunikasi antara Ketua Umum BPH MES, Erick Thohir dan Ketua Dewan Pembina MES, KH Maruf Amin. Apalagi, keduanya selama ini telah berhubungan baik.
“Membuka hal ini ke ruang publik malah dapat berdampak buruk bagi organisasi,” ujar Teguh dalam keterangan kepada media di Jakarta, Rabu, 15 Oktober 2025.
Mantan Sekretaris Bidang Luar Negeri dan Investasi BPH MES Pusat ini lantas menyinggung pertemuan Tim 9 dengan KH Maruf Amin beberapa hari lalu.
Tim 9 terdiri dari Prof Babun Suharto (PD MES Jember); Djafar Muhtar Asiari (PW MES Gorontalo); Heru Hidayat (PW MES Kalimantan Tengah); Pinto Wahyudi (PW MES Bali); Awaludin Razab (PW MES Kalimantan Barat); M Irkham Fukhurudin (PD MES Kendal); Harry Maksum (PW MES Jawa Barat); Evan Setiawan (PW MES Bengkulu); dan Ahmad Wira (PW MES Sumatra Barat).
Dalam pertemuan, mereka mendesak agar Erick Thohir mundur dari kursi Ketua Umum BPH MES melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
Menurut hemat Teguh, semestinya setelah pertemuan itu, Tim 9 memberikan kesempatan kepada KH Maruf Amin untuk berkomunikasi dengan Erick Thohir.
“Saya tahu pasti pola komunikasi Abah (Maruf Amin) dan hubungan baik dengan Ketum Erick. Saya kira tanpa di-
blow up ke publik, KH Maruf Amin akan bertemu dengan Ketum Erick Thohir untuk membicarakan jalan keluar. Tidak perlu lewat Munaslub," jelasnya.
MES, kata Teguh, bukan partai politik. Maka penyelesaian cukup mengedepankan mufakat seperti yang selama ini dikembangkan. Kendati susunan BPH MES setelah Munas 2023 belum terbentuk, kegiatan MES selama ini dapat terus berjalan dengan baik.
Teguh juga mengaku masih sering dilibatkan untuk menghadiri aktivitas MES di berbagai daerah. Terakhir, bulan Agustus lalu Teguh membuka Musyawarah Wilayah MES Bali dan memimpin Rapat Konsolidasi Wilayah (Rakswil) MES Bali Nusra di Kuta, Bali.
“Teman-teman di Sekretariat MES juga bekerja seperti biasa,” demikian Teguh.
Kekosongan Badan Pengurus Harian Masyarakat Ekonomi Syariah (BPH MES) sejak Musyawarah Nasional (Munas) tahun 2023 perlu dicari solusi secara internal tanpa perlu di-blow up ke ruang publik. 
BERITA TERKAIT: