Preshold 0 Persen Bagus tapi Sulit, Pengamat: Emang Jokowi Mau Keluarkan Perppu?

Penurunan PT ini bahkan turut disuarakan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan KPK ingin ambang batas 0 persen tidak terbatas hanya untuk presiden, melainkan parlemen.

Namun bila melihat peta kekuatan yang ada, baik legislatif maupun eksekutif, keinginan threshold 0 persen sulit terwujud.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin, mengubah ambang batas presiden maupun parlemen sulit karena UU Pemilu harus direvisi.

Oleh karena itu, ada satu alternatif yakni Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).

"Emang Jokowi mau? Tak mungkinlah Jokowi keluarkan Perppu. PDIP sebagai pengusung koalisi utama Jokowi tak mungkin mau dukung Perppu," kata Ujang Komarudin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Kamis (16/12).

Menurut Dosen Ilmu Politik Universitas Al-Azhar Indonesia ini, idealnya ambang batas presiden itu nol persen. Sebab, ini akan memungkinkan muncul tokoh dan figur sebagai capres alternatif di Pilpres 2024 nanti.

"Bagusnya nol persen, agar banyak capres alternatif. Dan itu memberi banyak pilihan bagi rakyat," pungkasnya.