Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyampaikan, reshuffle kabinet lazimnya dilakukan bila ada kinerja Menteri atau Wakil Menteri yang dinilai buruk atau berulang membuat gaduh atau berhalangan tetap. Bisa juga karena koordinasi antar menteri dinilai sudah tidak dapat ditingkatkan.
“Kalau itu dasarnya, seharusnya kabinet Jokowi perlu di reshuffle. Sebab, beberapa menteri kinerjanya memang relatif rendah dan beberapa menteri lainnya ketap membuat gaduh,†kata Jamiluddin kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (4/11).
Menteri seperti itu tentu dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kabinet Jokowi. Kalau terus dibiarkan akan berimbas kepada makin menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi.
Kalau kepercayaan masyarakat turun, tentu dukungan terhadap kabinet Jokowi juga akan turun. Tanpa dukungan masyarakat, kabinet Jokowi dengan sendirinya tentu akan sulit merealisasikan program-program kerjanya. Hal ini tentu akn berimplikasi pada tidak terwujudnya janji-janji politik Jokowi.
Disis lain, Jamil mengatakan, Jokowi juga paling banyak mengisi pos Wakil Menteri. Para wakil menteri ini terlihat tidak ada yang menonjol sehingga tidak memberi kontribusi peningkatan kinerja kementerian dimana ia ditugaskan.
Menurut Jamil, semua wakil menteri sebaiknya ditiadakan. Tugas dan fungsi Wakil Menteri dapat didistribusikan ke Sekjen dan Dirjen di setiap kementerian sehingga dapat menghemat APBN.
“Jadi, melihat realitas saat ini, kabinet Jokowi memang selayaknya di reshuffle. Masalahnya, apakah Jokowi punya nyali mereshuffle beberapa menteri dan semua Wakil Menteri?,†pungkas Jamiluddin.
Meskipun reshuffle kabinet merupakan sepenuhnya hak prerogatif Presiden, namun saat ini dinilai waktu yang tepat bagi Presiden Jokowi untuk mengkocok ulang jajaran kabinetnya. 
BERITA TERKAIT: