Tunjuk Lima Daerah di Jatim Sebagai Pilot Project Pengetasan Kemiskinan Ekstrem, Wapres Target 2024 Nol Persen

Pada awal tahun ini, pemeirntah pusat telah menunjuk 7 provinsi sebagai pilot project pengentasan kemiskinan, yakni di antaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Maluku, Papua, dan Papua Barat.

Adapun dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem bersama dengan Gubernur dan Bupati/Wali Kota dari tujuh provinsi tersebut, Wakil Presiden Maruf Amin menyampaikan target yang diinginkan pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan ekstrem.

Di mana, mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini menyatakan bahwa pemeirntah mematok target kemiskinan ekstrem terentas hingga nol persen pada akhir 2024. Menurutnya, hal itu sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang memuat komitmen global untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem pada tahun 2030.

"Bapak Presiden menugaskan kita semua untuk dapat menuntaskannya enam tahun lebih cepat," ujar Maruf Gubernur dalam Rakor virtual yang dihadiri Bupati/Wali Kota dari tujuh provinsi yang menjadi percontohan program ini, Selasa (28/9).

Dari tujuh provinsi percontohan, Maruf menjelaskan, akan ditunjuk masing-masing lima kabupaten/kota sebagai pilot project, sehingga total ada 35 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Selanjutnya, dari tiap kabupaten tersebut juga akan dipilih lima kecamatan, dan dari tiap kecamatan akan dipilih lima desa.

Salah satu provinsi yang telah ditunjuk daerah percontohannya di lima kabupaten/kota adalah Jawa Timur. Lima kabupaten percontohan tersebut antara lain Kabupaten Bangkalan, Sumenep, Probolinggo, Bojonegoro, dan Kabupaten Lamongan.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, data Susenas per Maret, pada tahun 2021 kemiskinan ekstrem di Jatim berada angka 4,4 persen atau 1.746.990 jiwa, 38,20 persen dari total jumlah penduduk miskin Jatim.

Katanya, angka itu menurun dibandingkan tahun 2020 yang angka kemiskinan ekstremnya sebesar 4,5 persen. Sementara penduduk miskin Jatim tahun 2021 naik menjadi 11,40 persen, dibandingkan tahun 2020 sebesar 11,09 persen.

Maka dari itu, guna mempercapat pengentasan kemiskinan di Jatim, Khofifah memastikan fokus kerja pihaknya akan dilakukan pada tiga strategi program. Yakni menurunkan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.

"Upaya ini melibatkan berbagai OPD lintas sektor yang ada di Pemprov Jatim. Hal ini tentunya membutuhkan konvergensi pendanaan baik dari pusat, APBD provinsi, APBD kabupaten/kota serta CSR," demikian Khofifah.