Salah satunya datang Wakil Ketua DPD PAN Karawang, Dadi Muyadi. Ia menilai masuknya PAN ke dalam koalisi pemerintah sudah sangat tepat.
Pasalnya, saat ini pemerintah perlu dukungan yang totalitas untuk dapat bangkit dari krisis multidimensi akibat pandemi virus corona.
Dadi meyakini, PAN memiliki kader-kader mumpuni dan sarat pengalaman untuk membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo menyelesaikan agenda-agenda kebangsaan dalam sektor ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat pascapandemi.
"Karena kita tahu betul bahwa Indonesia di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo dan Maruf Amin memiliki proyek-proyek besar yang ambisius dalam jangka panjang dan manfaatnya sudah sebagian kita lihat dan rasakan bersama," ujar Dedi, dikutip
Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (31/8).
Menurut Dadi, pola pembangunan ala Jokowi yang partisipatif harus terus dikawal dan didukung seluruh masyarakat Indonesia agar tetap berjalan sesuai dengan capaian dan cita-cita bersama.
Bahkan, ia mengatakan, Nawacita yang dicanangkan Jokowi harus benar-benar menjadi kenyataan dan tidak hanya sekadar mimpi indah.
"Oleh karena itu PAN sebagai partai yang lahir dari rahim reformasi penting sekali untuk dapat terlibat aktif bersama pemerintah dalam mengejawantahkan agenda besar reformasi. Di antaranya adalah turut aktif dalam hal melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi," ujarnya.
Lebih lanjut, menurut Dadi, sebuah bangsa akan tumbuh besar dan maju jika korupsi dijadikan sebagai musuh abadi yang harus diperangi dan dimusnahkan.
Memperbarui sistem birokrasi yang mudah dengan memotong mata rantai birokrasi, lanjut dia, sesungguhnya sedang memotong jalur lalu lintas tindak pidana korupsi.
"Pemerintahan Pak Jokowi sudah melakukan itu dengan terbitnya UU Omnibus Law sehingga iklim investasi ini akan berkembang dan berdaya tumbuh secara ekonomi untuk kesejahteraan rakyat indonesia," jelasnya.
Tak hanya itu, Dadi mengklaim PAN memiliki kesamaan cita-cita dalam hal kedaulatan sumber daya alam (SDA). Sehingga dengan masuk ke pemerintahan, PAN punya kesempatan lebih besar untuk membantu menegosiasikan aset-aset SDA yang sudah lama dikeruk bangsa lain.
"Sehingga bangsa ini memiliki martabat tinggi dimata bangsa-bangsa lain dan kesejatian hidup yang sempurna untuk berdikari," tuturnya.
Sementara untuk mengawal persatuan dan kesatuan bangsa, PAN juga harus terlibat aktif dalam mengedukasi politik kepada masyarakat. Sehingga meminimalkan adanya dikotomi politik brutal yang membahayakan persatuan umat dan rakyat.
"Dalam hal ke NKRI-an saya berharap PAN harus dapat memberikan warna yang humanis dan demokratis melalui pendekatan yang partisipatif bagi penyelesaian konflik di Papua barat," kata Dadi.
Ia menilai, dikotomi politik sudah terlalu banyak menumpahkan darah sesama anak bangsa. Meminimalkan militerisasi di Papua penting dilakukan karena dapat merugikan bangsa Indonesia dalam hal penegakan Hak Asasi Manusia.
"Selaku kader, kami akan siap mengamankan keputusan yang diambil oleh DPP dan ketua umum," pungkasnya.
BERITA TERKAIT: