Kawal Vaksinasi Dan PPKM Darurat, Ketua Banggar DPR: Anggaran TNI-Polri Harus Ditambah

Sebab menurut Said, kegiatan vaksinasi massal rentan menimbulkan penularan barus Covid-19 secara lebih massif dengan kemungkinan banyaknya OTG menjadi spreader. Terlebih lagi Covid-19 varian delta hanya butuh 5 menit untuk menularkan antar orang. Konsekuensinya jelas Said TNI-Polri dan dinas kesehatan membutuhkan tenaga vaksinator dan peralatannya lebih banyak.

“Untuk menjalankan kegiatas tersebut pemerintah dapatnya memastikan ketersediaan anggaran, vaksin Covid-19, peralatan vaksinator dan sarana prasarana pendukung lainnya seperti mobil tenda, teknologi informasi, inputer data peserta vaksin, serta ambulan sebagai sarana antisipasi munculnya dampak KIPI skala berat,” kata Said kepada wartawan di Jakarta, Rabu (14/7).  

Selain itu, tambah Said, pemerintah perlu memberi tambahan anggaran kepada aparat TNI-Polri yang bertugas menjalankan penegakkan ketertiban dalam pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Selama tidak ada peningkatan anggaran operasional maka kegiatan PPKM tidak akan berjalan dengan optimal.

Menurut Said, tugas TNI-Polri selama PPKM Darurat tidak semata hanya penutupan sejumlah ruas jalan utama di masing masing kota/kabupaten saja, tetapi juga melakukan berbagai operasi penertiban diberbagai tempat umum seperti pasar, rumah makan, taman kota, hingga ke perkampungan.

“Saya kira, langkah ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat patuh untuk tetap tinggal dirumah bagi mereka yang tidak menjalankan tugas dari sektor esensial dan turunannya,” tandas Said.