Hal tersebut ditegaskan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo usai mendapat laporan terkait sejumlah kepala daerah yang meminta penundaan BST hingga PPKM selesai.
"Ada laporan dari PT Pos, sejumlah kepala daerah ragu untuk melakukan pembagian BST karena sedang PPKM. Saya tegaskan enggak usah ragu, tetap saja dibagi. Tidak perlu menunggu PPKM selesai, hanya saja harus dibatasi," kata Ganjar seperti diberitakan
Kantor Berita RMOLJateng, Rabu (13/1).
Guna memperlancar penyaluran, Ganjar meminta daerah bekerja sama dengan PT Pos dan aparat terkait seperti TNI/ Polri dalam rangka pengaturan itu.
"Harapan saya ada kerja sama antara kecamatan, Babinsa, Babhinkamtibmas biar semua tertib. Silakan dibuat rekayasa dengan bentuk apa pun, asal jangan ditunda karena masyarakat memang membutuhkan," tegasnya.
Ganjar juga meminta kepala daerah ikut menyosialisasikan pada masyarakat siapa yang berhak mendapatkan BST itu. Sebab tahun ini memang agak berbeda dari penyaluran tahun sebelumnya.
"Dibantu sosialisasi, siapa yang berhak siapa yang tidak. Argumentasinya apa semua sudah tahu, tinggal disampaikan pada masyarakat," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Regional IV PT Pos Jateng-DIY, Arifin Muchlis menerangkan, ada 1,2 juta masyarakat Jateng yang menerima BST sebesar Rp 300 ribu dari pemerintah pusat. Tahap pertama sudah didistribusikan dan ditargetkan selesai pada akhir Januari.
Selain di kantor pos, pembagian dilebarkan hingga ke kecamatan dan kelurahan untuk menghindari kerumunan. Bahkan, pihaknya juga melakukan pengantaran ke rumah untuk difabel, lansia, dan yang sakit.
"Nantinya kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait protokol kesehatan dengan maksimal. Harapan kami, BST ini segera bisa direalisasikan karena ini program pemerintah," tutupnya.
Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang turut diterapkan di Jawa Tengah diharapkan tak menjadi alasan tersendatnya penyaluran bantuan sosial tunai (BST). 
BERITA TERKAIT: