"Hal ini sejalan dengan target dan arahan presiden bahwa pada 2024 inklusi keuangan Indonesia dapat mencapai 90 persen. Diperlukan 6 poin kunci dalam implementasinya sebagai strategi nasional menuju keuangan yang inklusif," kata Menko Airlangga dalam keterangannya, Jumat (11/12).
Adapun, enam poin tersebut adalah peningkatan nasional inklusi keuangan dan perlindungan konsumen, perluasan pembukaan rekening, mempercepat sertifikasi hak properti masyarakat yang dapat dijadikan agunan, optimalisasi dalam layanan agen bank atau titik layanan nonbank.
Di samping itu, ada juga peningkatan layanan keuangan digital dan transaksi nontunai, serta penguatan monitoring dan evaluasi (Monev) keuangan inklusif.
Selanjutnya, sasaran strategi nasional keuangan inklusif mencakup semua segmen masyarakat dengan fokus pada masyarakat berpendapatan rendah dan lima masyarakat lintas kelompok serta pelaku usaha mikro dan kecil.
Upaya peningkatan inklusi keuangan ini, kata Airlangga, sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh TPAKD dalam mendukung program pemulihan ekonomi nasional.
“Sasaran SNKI sendiri mencakup semua segmen masyarakat, dengan berfokus pada masyarakat berpendapat rendah, lima masyarakat lintas kelompok, serta pelaku usaha mikro dan kecil (UMK),†jelasnya.
Dia mengatakan, program ini diharapkan dapat memecahkan masalah sosial dan ekonomi, terutama dalam mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan kepemilikan dan penggunaan rekening, serta meningkatkan kesejahteraan UMKM.
“Ke depan, diperlukan sinergitas kebijakan TPAKD dengan SNKI, terutama dengan SNKI baru yang saat ini sedang disusun,†katanya.
Untuk mendukung SNKI, lanjut Ketua Umum Partai Golkar ini, keberadaan TPAKD memiliki peran penting dalam mendukung keuangan inklusif karena mampu menjangkau semua segmen sasaran.
“Saya berharap program TPAKD diperkuat dengan strategi berkelanjutan dan memaksimalkan penggunaan teknologi agar dapat lebih baik menjangkau dan memudahkan akses layanan keuangan masyarakat,†pungkasnya.
BERITA TERKAIT: