Untuk itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta berencana memanggil Kepala Dinas (Kadis) Sosial terkait kisruh bansos Covid-19 di Jakarta.
Selain itu, Perumda Pasar Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya juga akan dipertemukan untuk membahas persoalan Bansos Covid-19 yang masih saja menyisakan masalah.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, kembali mengingatkan Pemprov DKI Jakarta agar pelaksanaan PSBB juga dibarengi dengan perbaikan kualitas data dan isi dari bantuan sosial (Bansos).
Bahkan dirinya pun telah menyarankan agar Bansos sembako diganti dengan BLT (Bantuan Langsung Tunai).
"Kan saya sudah usulkan berulangkali, ganti BLT melalui cash transfer," ujar Mujiyono melalui akun Twitter pribadinya, Senin (21/9).
Politikus Demokrat ini sebelumnya telah membeberkan keunggulan Bansos BLT. Di antaranya nilai yang lebih maksimal, penggunaan fleksibel, menggerakkan ekonomi, dan minimalikan penyimpangan.
Sementara itu, menurut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik, kekisruhan ini terjadi karena diduga ada oknum di Dinas Sosial yang 'bermain'.
"Justru menurut saya (kisruh Bansos) ini diduga Dinas Sosial yang dilaksanakan dengan orang-orangnya (tidak profesional). Nanti kalau sudah dipanggil kelihatan siapa berperan apa,†tegasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: