Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima dalam merespons sikap Ahok yang mengusulkan pembubaran BUMN yang dianggap tak mampu mengawasi para mafiadi tubuh perusahaan plat merah.
“Ini terlalu reaktif. Ahok perlu memahami bagaimana dasar tujuan BUMN Indonesia itu didirikan, yang relatif agak berbeda dari BUMN-BUMN di Malaysia. Ini juga enggak bisa
corporate oriented tapi
benefit oriented untuk republik, untuk bangsa,†tegas Aria Bima kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (17/9).
Legislator Fraksi PDI Perjuangan ini mengurai, BUMN di Indonesia berbeda dengan BUMN negara lain seperti Tamasek Holding milik Malaysia yang disinggung Ahok.
“Fungsi BUMN di sini juga tidak bisa hanya
profit oriented, tapi juga mengembangkan
public service obligation, juga mengembangkan bagaimana BUMN itu me
reaverage ekuitasnya untuk pertumbuhan PDB,†katanya.
“DNA Temasek sama DNA BUMN di sini (Indonesia) itu lain,†imbuhnya.
Kementerian BUMN, kata Aria Bima, tugasnya tidak melulu soal
corporate action, namun juga banyak mengemban tugas dalam konteks memberikan kontribusi terhadap laju ekonomi negara baik melalui peningkatan PDB, investasi, ekspor, penurunan impor, hingga pajak dan lain-lain.
“Bahwa ada sesuatu yang dibenahi iya, tapi tidak perlu lagi berpikir soal
super holding untuk BUMN di Indonesia,†tegasnya menyudahi.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: