Kesan Yang Muncul, Muhammadiyah Dan NU Tinggalkan Kemendikbud Hanya Gara-gara Uang

Demikian disampaikan aktivis dari Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima), Sya'roni menanggapi mundurnya Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah dan LP Ma'arif NU dari POP Kemendikbud.

"Sikap ini jelas mendegradasi nama besar Muhammadiyah dan NU. Kesan yang muncul hanya gara-gara uang, kedua ormas tersebut mengambil sikap yang berlebihan," ujar Sya'roni kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (23/7).

Sejarah panjang sudah membuktikkan bahwa kedua ormas besar tersebut mampu menggelar pendidikan untuk umat tanpa bantuan pemerintah. Jadi menurutnya, ada ataupun tidak ada bantuan, kedua ormas akan tetap survive memberi pelayanan pendidikan kepada umat.

Dalam konteks POP Kemendikbud, lanjut Sya'roni, karena Muhammadiyah dan NU sejak awal sudah bergabung ke POP Kemendikbud, maka sebaiknya dilanjutkan hingga tuntas.

Adapun bantuan Kemendikbud kepada dua organisasi CSR Tanoto Foundation dan Sampoerna Foundation sebaiknya disikapi secara bijak. Kemendikbud pasti sudah memiliki pertimbangan matang menyalurkan bantuan tersebut.

"Bisa jadi, proposal yang diajukan kedua lembaga tersebut sesuai dengan  visi misi pemerintah. Bisa jadi juga, kedua lembaga tersebut dianggap sudah teruji menyalurkan bantuan pendidikan untuk rakyat," sebut Sya'roni.

"Pengalaman di lapangan, saya memiliki beberapa teman yang berasal dari keluarga kurang mampu, bisa menyelesaikan sekolah hingga tingkat doktor, karena dibantu beasiswa oleh lembaga CSR perusahaan," tambahnya.

Ternyata, kiprah lembaga-lembaga CSR sudah terbukti bermanfaat untuk rakyat. Sehingga tidak ada salahnya bila lembaga-lembaga tersebut dibantu pendanaan oleh pemerintah agar dapat memperluas jangkauan pemberian beasiswa dan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

"Tetapi, jika Muhammadiyah dan NU sudah bersikukuh mundur dari program POP Kemendikbud, akan lebih bijak lagi jika kedua ormas tersebut memutuskan semua hubungan kerja sama dengan Kemendikbud. Bila saat ini masih ada program lainnya, sebaiknya dihentikan juga. Jadi tidak tanggung-tanggung protesnya," tutup Sya'roni.