Percepat Pemulihan Ekonomi Imbas Corona, PPP Minta Pemerintah Genjot Realisasi Stimulus UMKM

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/raiza-andini-1'>RAIZA ANDINI</a>
LAPORAN: RAIZA ANDINI
  • Senin, 20 Juli 2020, 19:36 WIB
Percepat Pemulihan Ekonomi Imbas Corona, PPP Minta Pemerintah Genjot Realisasi Stimulus UMKM
Ketua Fraksi PPP DPR RI Amir Uskara/RMOL
rmol news logo Dalam menghadapi resesi ekonomi, pemerintah diminta memperbesar stimulus ekonomi kepada para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Sebabnya, UMKM menjadi tulang punggung ekonomi karena mampu menyerap 97 persen dari total tenaga kerja nasional.

Begitu yang dikatakan Ketua Fraksi PPP DPR RI Amir Uskara lewat keterangan persnya, Senin (20/7).

Dia menambahkan, jika berkaca pada krisis 1998 lalu, maka motor pemulihan ekonomi adalah pelaku usaha kecil dan mikro.

Atas dasar hal itu, pemerintah perlu memberikan dukungan kepada pelaku UMKM, misalnya pemberian kredit modal kerja, atau yang lebih inovatif, yakni BUMN porsi serapan produk UMKM-nya ditingkatkan.

“Jika BUMN mampu menyerap produk UMKM lebih besar, ada daya tarik UMKM untuk menambah kapasitasnya, hal ini juga akan membuat pelaku UMKM naik kelas,” katanya.

Selain itu, kata Amir, pemerintah perlu mempercepat realisasi stimulus dunia usaha. Pemberian berbagai macam insentif pajak harus disertai dengan kemudahan akses bagi pengusaha.

Pasalnya, selama ini prosedur memproleh keringanan pajak relatif rumit.

“Jadi ketika stimulus dunia usaha baru cair 6,8 persen, saya melihat ada masalah dalam administrasinya. Sebab itu harapannya dapat dipermudah, sehingga pelaku usaha bisa cepat menyerap kembali karyawan yang di PHK,” bebernya.

Menurutnya, hal yang tidak kalah penting pemerintah juga perlu menjaga agar jumlah orang miskin baru akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pekerja yang dirumahkan tidak meningkat.

Kata Amir Uskara, bantuan sosial (Bansos) perlu diperluas penerimanya.

“Data harus lebih tepat sasaran, jadi yang menerima benar-benar yang membutuhkan. Koordinasi antara pusat dan daerah juga harus di optimalkan. Kami berharap adanya Komite Pemulihan Ekonomi bisa mempercepat proses dan kebutuhan regulasi bantuan sosial,” tutupnya.rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA