KPK Sambangi Kantor Anies, Ada Apa?

Menurut Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi adalah untuk memastikan penyaluran bantuan sosial berjalan sesuai dengan aturan. Sehingga mereka pun melakukan rapat koordinasi terkait penyaluran bansos terhadap masyarakat terdampak Covid-19,

Menurutnya, masing-masing kepala daerah memiliki program sendiri dalam menyalurkan bansos. Hal itu yang perlu diselaraskan dengan Kementerian Sosial (Kemensos) sehingga tidak saling tumpang tindih.

"Tentu kami mempertanyakan, karena memang ada beberapa program-program dari masing-masing Gubernur itu kan beragam dalam pelaksanaan bansos tersebut. Secara nasional tentu harus memiliki perspektif yang sama bagaimana memandang masalah Covid itu ke arah social sustainable," ujar Ghufron usai rapat di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (9/7).

Di tengah kondisi yang serba sulit ini, banyak masyarakat yang semula ekonominya baik-baik saja namun belakangan ikut terdampak. Untuk itu perspektif yang sama dalam menyalurkan program bansos amat penting agar tidak tidak terjadi penerima ganda.

"Kalau tepat tidak tepat, basisnya pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Karena memang di sana pun belum sepenuhnya sempurna. Tetapi lambat laun sudah ada perbaikan," jelasnya.

Kendati demikian, Ghufron menyatakan, penyaluran bansos telah sesuai dengan DTKS. Sehingga kalaupun ada masyarakat yang tidak menerima bansos ataupun menerima bantuan secara double, hal itu bukan karena kesengajaan.

"Kecuali memang ada kesengajaan untuk digelembungkan, baru itu Korup," tegasnya.