Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Andi Yusran mengatakan, seharusnya kritikan yang dilontarkan tersebut tidak bersifat individual atau dilakukan kader per kader.
"Tetapi kritikan yang dilembagakan, melalui proses politik di DPR," tegasnya kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (15/5).
Andi menilai, kritikan yang dilakukan oleh para kader partai berlambang Banteng itu hanyalah ‘setengah hati’.
Kader PDIP hanya ingin menegaskan kepada publik, terutama kepada pemilih loyal mereka, bahwa mereka tidak setuju dengan kebijakan yang diambil oleh Jokowi.
"Jika sekiranya PDI Perjuangan secara kelembagaan ‘serius’ menolak maka idealnya Fraksi PDI-P di DPR bisa menginisiasi penggunaan hak ‘interpelasi’ dan atau hak-hak lainnya secara lebih optimal," pungkasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: