Bukan tanpa sebab, hal itu dilakukan lantaran subsektor perikanan budidaya memiliki potensi besar untuk dikembangkan dan menjadi salah satu sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"KKP akan mendukung sepenuhnya pengembangan budidaya melalui kolaborasi antara DPR, Pemda dan stakeholders terkait. Saya pastikan program KKP akan diarahkan secara langsung pada pembudidaya dan fokus pada peningkatan efisiensi dan nilai tambah pendapatan," ujar Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, Kamis (30/1).
Keterangan Slamet itu disampaikan menanggapi permintaan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan agar KKP fokus mendorong produksi budidaya agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Dalam pertemuannya itu, Daniel mengutarakan subsektor ini sesungguhnya memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Bahkan jika digarap maksimal, nilai ekonominya bisa melebihi sektor migas.
Untuk itu Slamet menegaskan program-program seperti Gerakan Pakan Ikan Mandiri (GERPARI), budidaya bioflok, dukungan induk dan benih, minapadi dan rehabilitasi kawasan/kolam telah secara nyata mampu memperbaiki struktur ekonomi masyarakat, utamanya peningkatan daya beli dan pendapatan.
"Kami sangat menyadari pentingnya dukungan dari seluruh stakeholders, utamanya dukungan politik dari Komisi IV DPR RI, utamanya terkait regulasi dan penganggaran," jelas Slamet.
"Kami berharap sub sektor perikanan budidaya jadi prioritas kebijakan nasional, sehingga sumber dukungan akan berasal dari seluruh lintas sektor terkait," pungkasnya.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menggenjot subsektor perikanan budidaya sebagai ujung tombak perekonomian nasional. 
BERITA TERKAIT: