Menkumham Teken Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Dengan Rusia

Perjanjian tersebut ditandatangani pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI, Yasonna Laoly atas kerja sama dengan Federasi Rusia di Moskow, Jumat (13/12).

Menurut Yasonna, perjanjian tersebut penting mengingat RI dan Rusia memiliki sejarah panjang hubungan diplomatik yang telah terjalin sejak hampir 70 tahun lalu.

"Sebagaimana telah diketahui, Rusia merupakan salah satu negara paling berpengaruh di dunia, baik secara politik maupun secara ekonomi," kata Yasonna dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi.

Belakangan ini, Rusia menjadi tujuan ekspor kopi dan buah-buahan dari Indonesia. Tahun 2018 lalu, Indonesia juga telah mengeskpor kapal cepat produksi Banyuwangi ke Rusia.

Nilai investasi Rusia di Indonesia juga mengalami peningkatan yang ditandai dengan penandatanganan 13 Memorandum of Understanding (MoU) antara pelaku bisnis dari Rusia dan Indonesia pada tanggal 1 Agustus 2019 lalu.

"Juga dalam bidang pariwisata, di mana kunjungan wisatawan dari Rusia ke Indonesia dan sebaliknya, terus mengalami peningkatan. Oleh karena itu, kerja sama antara kedua negara di berbagai bidang penting untuk ditingkatkan, termasuk kerja sama di bidang hukum," sambungnya.

Perjanjian MLA ini dianggap sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi serta pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi (asset recovery) yang dilakukan melalui berbagai platform kerja sama hukum.

Setidaknya, ada 23 Pasal dalam perjanjian kedua negara tersebut, di antaranya aturan bantuan hukum mengenai pembekuan, penyitaan, penahanan hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan.

Dengan kerja sama ini, Menkumham berharap ada dukungan penuh dari DPR RI untuk segera meratifikasi agar perjanjian ini dapat langsung dimanfaatkan oleh para penegak hukum dan instansi terkait lainnya.

"Indonesia dan Rusia juga dijadwalkan akan menandatangani perjanjian ekstradisi, Memorandum of Cooperation (MoC), dan Persetujuan Simplikasi Visa pada awal tahun 2020 pada saat kunjungan Presiden Vladimir Putin ke Jakarta.