Banyak Wajah Baru, Ombudsman RI Wanti-Wanti Jokowi Soal Potensi Maladministrasi Kabinet

Perubahan ini menjadi perhatian Ombudsman Republik Indonesia. Anggota Ombudsman RI, Adrianus Meliala menilai perlu adanya kerja-kerja administrasi oleh birokrasi terkait untuk menyusun standar operasional teknik kerja (SOTK) baru.

"Demikian pula harus segera diselesaikan masalah-masalah mulai dari migrasi data, migrasi SDM, hingga migrasi aset, harmonisasi ketentuan atau peraturan juga perlu segera dilakukan," ungkapnya melalui keterangan tertulis, Kamis (24/10).

Menurutnya, penataan ulang rencana strategis pemerintah juga perlu dilakukan mengingat terdapat visi politik Presiden Jokowi yang berubah dibanding periode sebelumnya.

Sebab, menjadi tidak wajar apabila dalam prosesnya ke depan justru timbul maladministrasi.

"Maladministrasi tentu tidak diharapkan terjadi apalagi bila dilakukan oleh instansi ke instansi yang memiliki fungsi penyelenggara pelayanan publik. Adanya keterlambatan, kesalahan, ketidakpatutan, hingga yang berujung pada kegagalan memberikan layanan, perlu dihindari oleh Presiden Jokowi," tandasnya.