Pengesahan Perppu KPK Tidak Akan Runtuhkan Wibawa Jokowi

Menurut Isnur, Jokowi bisa melihat dari pengalaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di akhir masa kepemimpinannya di tahun 2014.

"Pak SBY di undang-undang pilkada, misalnya. Setelah DPR dan pemerintah mengesahkan undang-undang, Pak SBY sebagai kepala negara membuat kebijakan mengeluarkan Perppu," ujarnya di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Minggu (06/10).

Kebijakan tersebut, menurut Ketua Bidang Advokasi YLBHI ini, sama sekali tidak meruntuhkan wibawa pemerintah di mata hukum dan masyarakat. Justru masyarakat berterima kasih, karena pemerintah menjaga hak pilih langsung dari masyarakat.

Lebih lanjut Isnur mengatakan, Jokowi sebagai pemimpin tertinggi di negara ini yang dipilih oleh masyarakat, bertanggung jawab menjaga kepercayaan masyarakat dan berlangsungnya seluruh aspek bernegara.