Sulit Membuktikan Ada Penyelenggara Di Atas Penyelenggara

"Secara kekuasaan struktural rasanya sulit membuktikan apa yang disebut di atas penyelenggara ada penyelenggara," kata analis politik dari Universitas Telkom, Dedi Kurnia Syah kepada redaksi, Kamis (25/4).

Menurutnya, tudingan itu hanya bagian dari ekspresi kekecewaan saja lantaran banyak bukti-bukti kecurangan yang tergolong sistematis dan tersruktur yang sejatinya hanya sebatas di tataran pelaksanaan.

"Tidak sampai ada intervensi antar kekuasaan," ujar Dedi.

Ketimbang berpolemik atau melempar isu yang demikian, Dedi menyarankan kedua kubu lebih baik mengumpulkan semua bukti kecurangan yang valid dan mengadukanya kepada institusi yang berwenang.

"Bagaimanapun hukum harus dihormati secara keseluruhan. Tidak dapat hanya melontarkan asumsi tanpa tendensi yang kuat," imbuhnya.

Karena menurut Dedi, setiap gelaran demokratis selalu ada persoalan terlebih proses Pemilu di Indonesia yang tergolong besar.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani merasa ada pihak-pihak yang mengontrol penyelenggara dan pengawas pemilu. Sebab, dia menilai berbagai kecurangan sudah masuk pada sistem di KPU. Seperti input sistem informasi penghitungan suara (Situng) KPU yang terus mengalami masalah.

"Kami merasakan ternyata di atas penyelenggara ada penyelenggara, di atas badan pengawas ada pengawas yang itu semua kadang-kadang menjadi beban baru, masalah baru dan itu yang akan sering mengotori demokrasi, sering mencederai demokrasi," tegasnya.