Pengamat politik, Ujang Komarudin mengatakan, setiap anggota dewan memang memiliki hak akan itu.
"Sah-sah saja DPR membuat Pansus. Dan memang mereka anggota DPR bekerja untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini saat dihubungi redaksi, Rabu (26/12).
Gus Irawan sebelumnya mengungkapkan bahwa pihaknya akan meminta penjelasan pemeritah terkait proses pengambilalihan saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 51,2 persen oleh pemerintah melalui PT Inalum yang dinilainya sarat akan kejanggalan.
Untuk itu, menurut politisi Partai Gerindra tersebut tidak tertutup kemungkinan pihaknya akan membentuk Pansus Freeport.
Menurut Ujang Komarudin, kalau ada yang diduga tidak beras dari pengambilalihan saham Freeport, DPR harus mempertanyakannya.
"Jika diindikasikan ada sesuatu yang tidak beres, DPR wajib mempertanyakannya kepada pemerintah," pungkasnya.
[rus]
BERITA TERKAIT: