Jika Masuk Parlemen, PSI Bakal Perketat Anggaran Fasilitas Dewan

Jurubicara PSI, Dedek Prayudi menjelaskan rencana itu merupakan bagian dari komitmen partai besutan Grace Natalie dalam memberantas korupsi.

Dedek menjabarkan, fasilitas-fasilitas yang berlebihan itu berkaitan dengan kunjungan kerja, reses, studi banding, dan lain-lain. Dalam hal ini, para anggota DPR selain mendapatkan fasilitas, juga mendapatkan uang yang dirancangnya sendiri.

"Fasilitas uang ini sifatnya langsat sehingga begitu menggoda untuk tidak diambil. Itu (uang) halal karena itu mereka sendiri yang merancang aturan-aturan tersebut," jelasnya.

Namun fakta lapangan, tak jarang warga menyebut tidak pernah dikunjungi oleh anggora dewan. Untuk itu, perlu ada pengetatan anggaran fasilitas.

"Saat saya blusukan, banyak masyarakat yang mengaku tidak pernah datang ke daerah mereka. Ini harus jadi catatan," tukasnya.

Di mata Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) konsistensi dan komitmen partai politik merupakan harga yang mahal. Sebab komitmen tersebut dapat dilihat dari perilaku, ucapan, dan tindakan seorang politisi setiap harinya.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang menjelaskan visi dan misi partai dalam membangun kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat harus segera dihadirkan secara nyata.

"Semua itu hanya akan cepat datang apabila kita semua memahami masih banyak rakyat yang hidupnya sangat jauh dari sejahtera dan bahagia," katanya kepada wartawan. [lov]