Peneliti senior dari Network for South East Asian Studies (NSEAS), Muchtar Effendi Harahap mengatakan, "konflik" terbuka pertama antara kedua kekuatan itu terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017.
Dan jelang Pemilu serentak 2019, muncul fenomena anti calon patahana. Yakni kekuatan oposisi rakyat yang kecewa akibatnya gesekan di tingkat masyarakat membesar.
Namun, kata Muchtar, fenomena itu masih di ranah media sosial dan belum meluas menjadi konflik terbuka.
Dia percaya sekeras apapun perseteruan warga di media sosial atau kegaduhan yang diciptakan di media mainstream, tidak akan meluas menjadi konflik horisontal.
Muchtar mencontohkan pemberitaan di media pada Pilkada DKI 2017 lalu. Menurut dia, hal yang ada di media tidak berlaku di dunia nyata.
"Rakyat baik-baik saja, aman dan damai. Seluruh tahapan proses pilkada hingga pada Pemilu 2019 nanti sepertinya akan tetap aman," kata Muchtar optimis dalam diskusi "Political Power Mapping Menuju 2019" di Jakarta, Rabu kemarin (22/10).
Dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Muchtar yakin Polri akan mampu menghadirkan keamanan nasional dan ketertiban sosial politik.
"Saya masih percaya aparat mampu menciptakan situasi aman itu dan telah beberapa kali terbukti bahwa rakyat makin cerdas dan tak mudah terprovokasi dengan berbagai isu hoax," tegas dia.
Sementara itu, analis media, Toha Almansur mengatakan, pertarungan keras antara Jokowi dan Prabowo jilid kedua memang sangat tajam di media mainstream maupun media sosial. Namun, realitas di lapangan justru berbanding terbalik.
"Meski tensi tinggi di media, rakyat di tingkat bawah adem-adem saja, tidak banyak menimbulkan gesekan," demikian Toha.
[rus]
. Peta politik nasional pasca Pilpres 2014 terbelah menjadi dua poros. Poros pendukung pemerintah yang dipimpin PDIP, dan poros oposisi yang digalang Partai Gerindra. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: