Fahri Hamzah: DPR Punya 'Hak Ganggu'

"Jadi kalau pemerintah macam-macam,ya diganggu. Ada saja jalan bagi anggota DPR untuk menggunakan hak ini. Ini lah yang membuat DPR relatif agak bargain (memiliki posisi tawar agar tinggi)," sebut Fahri saat menjadi Keynote Speaker dalam Seminar Nasional MKD “Peran Lembaga Etik dalam Mengawasi dan Menjaga Perilaku Etik Pejabat Public” di Ruang Pustakaloka Gedung Nusantara IV DPR RI di Komplek Paelemen Senayan, Jakarta, Senin (8/10).

DPR sebagai lembaga Perwakilan Rakyat, lanjut Fahri, mencoba memperkuat keberadaannya. Kalau membaca pandangan IPU (International Parliamentry Union) tentang bagaimana parlemen modern itu, paling tidak ada lima upaya untuk melakukan itu.

Pertama, setiap anggota DPR itu harus mengakar, artinya dipilih oleh rakyat yang berdulat dan merdeka. Oleh karena itu, DPR menambah pasal-pasal tentang Hak Representasi dimana seorang wakil rakyat harus dekat dengan rakyatnya, sebagai akibat dia dipilih oleh rakyat yang berdaulat.

"Kedua, pluralistis representatif. Di Indonesia, anggota DPR nya sudah mewakili semua struktur suku, agama, golongan dan sebagainya. "Itu  yang membuatnya modern," kata Fahri.

Ketiga, ada sistem pendukung. Di amandemen MD3, DPR terus memperkuat sistem pendukungnya itu.

"Makanya, kalau melihat yang ada sekarang ini, selain ada Sekretariat Jenderal, juga ditambah dengan Badan Keahlian DPR RI. Bahkan, dicapnya pun ditulis Sekjen dan BK DPR RI," jelas politisi dari PKS itu.

Ditambahkan Fahri, Badan Keahlian DPR RI adalah sebagai pendukung intelektual, mengingat lembaga DPR adalah lembaga pemikir. Sebab, untuk menuju Parlemen modern, tidak boleh lembaga pendukungnya hanya birokrat, tapi harus ada pemikir-pemikir intelektual yang mampu bekerja dan memikirkan bangsa dan negara ini.

"DPR itu harus mempunyai 'dapur' pemikiran yang besar, sehingga siapa pun politisi yang datang, wakil dari pedagang cabai, wakil dari petani kacang atau apa pun yang dipilih oleh rakyat, bukan karena dia pintar tetapi karena mengakar, masuk ke DPR ini menjadi orang  pintar. Nah ini berkat adanya Badan Keahlian DPR RI. Harusnya di daerah-daerah juga begitu," demikian Fahri. [jto]