Negara Fokus Hadirkan Kesejahteraan Dan Keamanan Di Perbatasan

Apalagi, kedaulatan bagi warga perbatasan bukan sebatas masalah keamanan, melainkan juga kesejahteraan.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (purn) TNI Moeldoko menjelaskan bahwa kesejahteraan yang didapat dari pembangunan itu juga bisa menumbuhkan rasa nasionalisme mereka.

“Khususnya agar mereka juga terus merasa sebagai bagian dari bangsa,” ujarnya.

Menurutnya, masalah di perbatasan tidak bisa dihindarkan di Indonesia. Sebab, bentang garis perbatasan Indonesia dengan negara lain amat luas. Mulai dari pergeseran patok, sampai kejahatan transnasional berupa penyelundupan atau imigran ilegal.

Untuk menghadapi hal tersebut, pemerintah menggunakan dua model pendekatan, yaitu kesejahteraan dan keamanan.

“Kurang tepat bila batas negara dikelola dari sisi keamanan saja,” kata mantan Panglima TNI tersebut.

Moeldoko yang pernah menjadi Panglima Daerah Militer Tanjungpura, di daerah perbatasan dengan Malaysia menjelaskan bahwa pendekatan keamanan akan terbilang boros. Ini lantaran negara harus menempatkan personil militer dan alat utama sistem pertahanan (alutsista) di sepanjang 2000 km perbatasan antara Kalimantan dengan Malaysia.

Berbanding terbalik jika pendekatan itu dibarengi dengan basis perekonomian. Atas dasar pertimbangan itu pula lah, tahun ini pemerintah membangun empat pasar bernama Toko Indonesia di Kalimantan Utara yang berbatasan dengan Malaysia.

“Sehingga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya terjamin, hidup dengan baik,” kata Moeldoko.

Dua pendekatan ini bahkan sudah dirasa benar oleh anggota dewan. Anggota Komisi V DPR, Syarif Abdullah Alkadrie memastikan pembangunan hingga ke daerah perbatasan memiliki banyak manfaat bagi masyarakat di wilayah tersebut.

Pembangunan infrastruktur telah mempermudah akses dan memperpendek jarak tempuh masyarakat.

“Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi selama tiga tahun patut didukung penuh,” ujar politisi Nasdem itu. [ian]