Said Salahuddin: Kampanye Parpol Dibiayai Negara Supaya Berimbang

Oleh sebab itu jika parpol mampu membangun basis hingga tingkat bawah maka para sukarelawan atau kadernya tanpa dibayar pun siap ditugaskan di tempat pemungutan suara (TPS).

Demikian disampaikan pengamat politik dari Sigma, Said Salahuddin dalam perbincangan dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (15/7).

Tetapi diakuinya memang kondisi politik Indonesia dari waktu ke waktu kurang menunjukkan perkembangan yang berarti.

"Jadi cita-cita partai politik punya kader militan, siap bekerja untuk partainya jadi sukarelawan itu tidak terwujud dari waktu ke waktu," ujarnya.  

Pada sisi lain, lanjut Said muncul kekhawatiran kecurangan-kecurangan Pemilu yang akhirnya coba dibebankan ke Bawaslu dengan jajarannya ke bawah.

"Itu sebetulnya sudah memadai karena sekarang Bawaslu, pengawasnya bukan lagi sampai kelurahan tapi sudah TPS,"  terangnya.

Ia setuju wacana kampanye Pemilu dibiayai negara, seperti halnya Pilkada. Hanya perlu dipahami di dalam Pemilu serentak, koalisi terbangun sejak awal.  

"Karena terbangun sejak awal maka pada hari pemungutan suara mereka bisa berbagi tugas, semakin ringan," terang pengamat politik dari Sigma ini.  

Namun jika negara harus membiayai parpol, Said condong pengelolaan dananya diserahkan kepada penyelenggara Pemilu, dalam hal ini Bawaslu.

"Bawaslu lah yang melakukan rekruitmen itu, yang menyalurkan pendanaannya kepada saksi-saksi ini," imbuhnya.

Fokus dia bagaimana menciptakan Pemilu yang adil.  

"Pemilu yang adil maksudnya berimbang, misal satu capres didukung lima parpol disokong seribu konglomerat, duitnya banyak. Capres yang lain memiliki dukungan rakyat besar, duitnya nggak ada kan jadi tidak seimbang," tuturnya.

Tapi kalau dibiayai negara maka aturan main dalam pemasangan alat peraga kampanye, iklan dan lain-lain bisa dibuat berimbang. Berbeda jika menggunakan dana masing-masing, parpol duit terbanyak sudah dipastikan bisa mempengaruhi pemilih.

"Itulah spirit Pilkada. Dulu itu seringkali persaingan menjadi tidak berimbang karena ada calon yang duitnya banyak sekali, ada calon yang miskin sekali akibatnya tidak terjadi persaingan yang adil, yang imbang karena dibebaskan kan tidak ada batasnya. Yang dibatasi nilai sumbangan tapi berapa akumulasinya tidak dibatasi," paparnya. [wid]