Ketua Paguyuban Tani Berkah Jaya (PTBJ) Arim Suhaerim menegaskan bahwa pihaknya sangat berharap Jokowi mengeluarkan kebijakan terbaik untuk petani. Salah satunya, dengan memberikan harga ganti rugi lahan terdampak yang sesuai.
“Harga ganti rugi lahan terdampak, sebagai pertimbangan adalah harga hasil penelitian PSP3 IPB Bogor,†jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu (30/5).
Di samping pembebasan tanah yang sejahtera, para pemilik warung yang sudah lama menetap di pinggiran pantai, baik yang masuk penetapan lokasi (penlok) maupun di luar penlok, harus mendapatkan ganti rugi yang mensejahterakan. Termasuk, ada relokasi warung bagi yang tidak punya rumah.
Selain itu, lanjut Arim, petani juga meminta agar musyawarah harga dilakukan dengan semangat mencari titik temu yang terbaik, bukan dengan memaksakan kehendak.
“Sementara dalam penyerapan tenaga kerja diutamakan dan didahulukan warga terdampak dan warga sekitarnya yang lebih dekat dengan areal pelabuhan, sesuai dengan skill yang dimiliki untuk menghindari kesenjangan sosial dan tidak dimonopoli pihak tertentu,†tukas Arim.
Semua tuntutan itu, sambung Arim, telah diberikan Jokowi pada Senin (28/5) lalu. Saat itu sebanyak 175 petani yang terdampak proyek Pelabuhan Internasional Patimban, Subang, Jawa Timur, berunjuk rasa di didepan Ombudsman RI, Gedung DPR, Kemenhub, dan Istana Negara.
Jika tidak ada respon dari pemerintah pusat, pihaknya bersepakat tidak akan menandatangani apapun terkait pelepasan hak.
"Artinya pembebasan lahan tidak akan terjadi," tukasnya.
[ian]
Presiden Joko Widodo diminta untuk memperhatikan nasib petani yang terdampak proyek Pelabuhan Internasional Patimban, Subang, Jawa Timur. 
BERITA TERKAIT: