KSBSI Belum Tentukan Sikap Untuk Perpres 20/2018

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/'></a>
LAPORAN:
  • Selasa, 01 Mei 2018, 10:35 WIB
KSBSI Belum Tentukan Sikap Untuk Perpres 20/2018
Foto: RMOL
rmol news logo Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) wilayah Jakarta membawa sebanyak 2 ribu buruh untuk bergabung dalam aksi peringatan Hari Buruh Sedunia (May Day) pada hari ini (Selasa, 1/5).

Hal ini disampaikan Ketua KSBSI Jakarta, Dwi Harto saat ditemui di kawasan Patung Kuda, Kawasan Monas, Jakarta Pusat, sesaat lalu.

Menurut Dwi, masih banyak persoalan perburuhan yang sifatnya normatif justru tidak dijalankan oleh penguasa.

"Selain itu diperparah dengan kebijakan-kebijakan pemerintah di tingkat daerah maupun pusat yang belum pro terhadap kaum buruh," terangnya.

Ia mencontohkan, kebijakan outsourching yang hingga saat ini masih menjadi hantu menakutkan bagi buruh kontrak.

"Di mana buruh tidak mempunyai masa depan yang jelas serta upah yang jauh dari layak," kritiknya.

Salah satu tuntutan mereka adalah menghapus PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Selain  itu, pemerintah juga dinilai mereka masih lemah dan tidak efektif mengawasi ketenagakerjaan.

"Ini yang membuat kami KSBSI Jakarta terus turun ke jalan sampai buruh mendapatkan kesejahteraan seperti upah yang layak, hidup yang layak dan pekerjaan yang layak sesuai dengan amanat UUD 1945," terangnya.

Namun untuk Peraturan Presiden 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), Dwi mengatakan masih dikaji.

"Kami belum bersikap karena belum final. Kami harus melihat dulu perbedaannya Pengan - Perpres sebelumnya era Pak SBY," bebernya.

"Selamat Hari Buruh untuk para buruh Indonesia. Jadilah buruh yang cerdas, ulet, rajin, mandiri dan jujur, semoga ke depannya nasib para buruh Indonesia menjadi lebih baik dan lebih sejahtera lagi," pintanya.

Ketua KSBSI DPC DKI Jakarta, Alson Naibaho menambahkan, peringatan May Day, salah satunya untuk mengingatkan pemerintah bahwa masih ada 7 juta jiwa pengangguran di negeri ini. Tak hanya itu, mereka juga ingin memperingatkan pemerintah bahwa buruh-buruh informal belum memiliki jaminan sosial seperti jaminan kesehatan, kesejahteraan.

"Itu karena tidak ada kontrol yang serius dari pemerintah. Kondisi ini juga menimbulkan makin maraknya penyedia-penyedia tenaga kerja (outsourching), dan maraknya sistem buruh kontrak," papa Alson.

Saat ini, ratusan ribu buruh dari berbagai organisasi sudah memadati kawasan Patung Kuda. Mereka nantinya akan bergerak ke Istana Negara bergabung dengan massa buruh dari organisasi lain.[wid]


Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA