Fahri Hamzah: 'Tour of Duty', Kalau Era Orba 'Didubeskan'

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/'></a>
LAPORAN:
  • Jumat, 06 April 2018, 22:16 WIB
rmol news logo . Langkah DPP PKS melakukan 'pembersihan' terhadap pengurus daerah dikritik. Salah satu pendiri PKS Fahri Hamzah menyebut istilah 'tour of duty' yang digunakan DPP PKS tak ubahnya seperti langkah rezim Orde Baru 'mendubeskan' seseorang karena dianggap mengganggu atau bermasalah.

"Seperti ketika Anis Matta dulu sukses menyelamatkan partai, tiba-tiba dia tidak ada jabatan. Dikasihlah satu tempat yang kalau di era Orde Baru istilahnya 'didubeskan', kata Fahri melalui pesan elektronik yang dipacarluaskannya, Jumat (6/4).

Fahri mempertanyakan kalau benar dalam rangka 'tour of duty' atau optimalisasi peran, mengapa tindakan tersebut diambil hanya kepada pengurus daerah yang melontarkan kritik internal.

"Pokoknya kena kepada orang-orang yang mempunyai masalah atau mengkritik DPP atau ketahuan bertemu dengan saya atau mendengar ceramahnya Anis Matta. Itu saja dasarnya," ungkapnya.

Fahri menekankan 'tour of duty' tidak sesuai mekanisme partai karena tidak diatur dalam AD/ART. Sehingga, katanya, yang terjadi sebenarnya adalah upaya melayani keinginan segelintir pimpinan melawan orang-orang yang dianggapnya sebagai 'musuh'.

"Terminologi tour of duty, saya kebetulan kuliah dan menuntaskan studi dalam bidang mikro ekonomi dan khususnya juga mencakup kajian soal manajemen sumber daya manusia, sehingga saya mengerti apa yang disebut sebagai tour of duty itu," tegas Fahri.

"Tour of duty itu sebenarnya teori promosi. Tetapi itu justru tidak terjadi karena orang-orang itu diganti dan tidak diberikan tempat," sambung dia.

"Ini sebenarnya eupemisme yang tejadi pada lembaga yang tidak komit atau pimpin PKS tidak komit pada penyelenggaraan kelembagaan dan sistem organisasi yang baik," tutup politisi PKS asal NTB itu.

Untuk diketahui, DPP PKS telah memberhentikan sebanyak 11 ketua DPD yang merasa tidak menemukan adanya kesalahan yang dilanggar menolak dan meminta klarifikasi kepada DPP PKS di Jakarta.

Namun, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS, Abdul Hakim mengatakan partainya tidak melakukan pemecatan tetapi hanya merotasi jabatan.

"Tidak ada pemecatan; tour of duty; optimalisasi peran. Saudara Erza, mendapatkan penugasan baru di DPP, di departemen pemenangan pemilu wilayah dakwah Sumatera Bagian Selatan," kata Abdul.[dem]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA