Presiden Harus Jawa Adalah Isu Ketinggalan Zaman

Keadilan Harga Mati

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ruslan-tambak-1'>RUSLAN TAMBAK</a>

LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Selasa, 13 Februari 2018, 15:59 WIB

Presiden Harus Jawa Adalah Isu Ketinggalan Zaman

Syarwan Hamid/Net

. Mantan Menteri Dalam Negeri Letjen TNI (Purn) Syarwan Hamid mengaku sependapat dengan pikiran Direktur Sabang-Merauke Circle (SMC) Dr. Syahganda Nainggolan tentang isu Presiden harus dari Jawa.

BERITA TERKAIT:

Baca: Anies, Prabowo Dan Jawa: Perspektif Kebangsaan Ke Depan

"Isu itu tidak sehat dan ketinggalan zaman," kata Syarwan, mantan Kadispen TNI AD ini kepada redaksi, Selasa (13/2).

Menurutnya, jika ingin NKRI solid kata kunci yang perlu dikedepankan adalah adil. Melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan merata di seluruh Tanah Air.

"Bahkan sesungguhnya isu inilah yang merupakan harga mati, melebihi isu NKRI," tegas Syarwan.

Yang menjadi tujuan kita bernegara adalah mewujudkan masyarakat yang berkeadilan. Format NKRI baru valid jika sebagai sistim ia mampu menghadirkan suatu masyarakat Indonesia yang semakin adil dan makmur.

"Tak bisa dibalik biarlah tidak adil dan makmur, yang penting NKRI," lanjut Syarwan.

Jadi sesunguhnya yang harga mati itu adalah hadirnya masyarakat yang semakin adil dan makmur.

"Mengatakan NKRI harga mati mudah, tapi mewujudkan masyarakat yang berkeadilan itu baru persoalan," demikian Syarwan Hamid. [rus]