Hasto: Plt Gubernur Dari Polri Bukan Kepentingan PDIP

Yang jelas, klaim Hasto, tidak ada kepentingan PDIP meminta Mendagri, Tjahjo Kumolo, menetapkan dua jenderal polisi sebagai pejabat sementara gubernur di dua daerah vital tersebut.

"Kami mendapat informasi bahwa ada yang misleading terkait hal tersebut. Misalnya Plt di Sumut dan Jabar, itu akan baru dimulai pada pertengahan Juni mengingat gubernur incumbent menjabat sampai pertengahan Juni atau sepuluh hari paling lama sebelum Pilkada Serentak dijalankan," terang Hasto di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (29/1).

Ia menyarankan agar isu itu ditempatkan sesuai porsi karena PDIP tidak pernah campur tangan terhadap hal tersebut. Hasto melanjutkan, partai bentukan Megawati Soekarnoputri itu akan selalu mengedepankan komitmen menjalankan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

"Teman-teman pers tadi sudah mendengar secara langsung bagaimana komitmen Bu Megawati Soekarnoputri agar pemilu betul-betul dapat dijalankan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Perjuangan PDIP adalah perjuangan agar pemilu benar-benar menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, bukan elite," kata dia. [ald]