Publik Perlu Mencatat Partai Yang Menyetujui LGBT Dan Pernikahan Sejenis

Menurutnya, masyarakat tidak menginginkan arar prilaku LGBT bisa berkembang dengan pesat. Untuk itu jugalah DPR sebagai pembuat UU seharusnya mengikuti aspirasi dari masyarakat, bukan sebaliknya.

"Aspirasi publik yang justru berlawanan dengan partai politik atau pun para anggota DPR, yang sejatinya mewakili suara rakyat. Lihat saja publik maunya A, tapi partai politik di DPR maunya B," kata Maneger seperti keterangan tertulisnya, Minggu (21/1).

Lebih lanjut Manager juga meminta agar masyarakt mencatat parpol yang mendukung adanya LGBT di Indonesia.

"Parpol-parpol yang menyetujui LGBT yang jelas-jelas tidak sesuai dengan Pancasila, konstitusi, UU, budaya dan agama-agama di Indonesia. Publik berhak mengevaluasi partai-partai itu," ujarnya.  [nes]