Jika Prabowo Mau Jadi Presiden, Dukung Saya Maju Gubernur Papua

Oleh karena tidak ada partai yang mendukung saya, maka terpaksa saya harus memutuskan mendukung incumbent untuk mempersiapkan diri pada periode berikutnya 2023-2028.

Sikap saya ini telah saya sampaikan kepada Pak Lukas Enembe, bahwa kalau saya dapat partai, kami akan berkompetisi. Tetapi kalau tidak dapat partai, maka saya pastikan dukung Lukas untuk periode berikutnya. Sikap saya ini beliau sangat paham.

Kalau Prabowo mendukung saya, untuk menghancurkan Jokowi itu soal kecil, apalagi kalau saya menjadi gubernur. Tolong sampaikan kepada Bapak Prabowo. Jangan condong ke orang yang punya fulus, karena melawan Jokowi itu bukan soal uang tetapi punya nyali menghancurkan citra Jokowi dan punya massa di republik ini.

Tanpa apa-apa saja, Jokowi sudah tersudut, semua jabatan ditawarkan: dubes, wakil kepala BIN, preskom, dirjen dan lainnya tetapi saya tolak.

Saya tahu, kasus-kasus HAM selama Jokowi pimpin negeri ini, beliau bisa diselidiki sebagai bagian dari tanggung jawab komando (commander responsibilities) dalam pelanggaran HAM besar. Hasil penyelidikan rutin Komnas HAM bisa diketahui untuk meminta pertanggungjawaban Jokowi.

Ada juga dokumen hasil penyelidikan saya dan dokumen lainnya selama di Komnas HAM. Jokowi juga ketakutan, tapi Prabowo yang untung dan saya tidak mau bongkar dulu.

Jokowi juga pelanggar HAM dan itu bisa menguntungkan posisi Prabowo saat bertarung. Karena bisa berkampanye di dunia internasional untuk menjatuhkan Jokowi. Apalagi yang kampanye saya, Jokowi goncang. Strategi seperti itu juga kami, komunitas HAM, gunakan saat menghancurkan Prabowo dalam Pilpres 2014. Dengan demikian, Jokowi dan Prabowo sama yaitu sama-sama melanggar HAM.

Daripada dukung calon gubernur lain yang tidak jelas pendukung, kenapa tidak saya yang didukung. Pendukung saya di Indonesia ini jelas: umat Islam, minoritas agama, suku Papua. Tolong sampaikan ke Pak Prabowo bahwa untuk papua sebaiknya Gerindra kocok ulang.[***]

Penulis adalah mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI periode 2012 - 2017.