Demikian pendapat Direktur The Centre for Media Gender and Democracy (CMGD) Deddy Kurnia Syah saat dihubungi, Selasa (28/11).
Walapun saat ini, kata Deddy, citra Golkar sulit dipulihkan lantaran Ketua Umumnya Setya Novanto terlilit dalam pusaran megakorupsi proyek KTP-el tidak cukup hanya dengan masuknya Joko Widodo.
"Dan juga, presiden adalah jabatan publik, bukan jabatan politik, berbeda dengan legislatif, sehingga idealnya harus terlepas dari partai politik," ujarnya.
Namun demikian, doktor komunikasi politik itu tak menampik jika kemudian Golkar mencabut Jokowi dari PDIP untuk dipasang sebagai penyerang.
"Kemungkinan selalu ada, dengan asumsi PDIP rela melepas RI 1 di 2019. Sebanding dengan kemungkinan makin kuatnya rival Golkar dan PDIP dalam memanfaatkan isu Golkar di 2019 juga," demikian Deddy.
[wid]
BERITA TERKAIT: