Ketua Bawaslu: Pengawas Pemilu Harus Siap Tidak Disukai

"Bahwa harus dibangun dalam pikiran pengawas, harus curiga. Tentu kecurigaan yang berdasar. Dasarnya apa? Paling tidak seperti kalau dalam bahasa hukum punya dua alat bukti. Ini untuk melakukan pencegahan (pelanggaran)," kata Ketua Bawaslu RI Abhan dalam sambutan pembukaan Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 di Jakarta, Rabu (22/11).

Abhan menuturkan, tugas pencegahan pelanggaran Pemilu sudah disebutkan secara eksplisit dalam UU 7/2017 tentang Pemilu. Bahkan, kata dia, Bawaslu diberi wewenang untuk melakukan pencegahan pelanggaran netralitas TNI/Polri dan aparatur sipil negara (ASN).

Dia mengingatkan jajarannya, tugas pengawasan adalah peran yang tidak disukai baik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara teknis maupun oleh peserta pemilu dan pilkada.

"Kita dalam posisi siap-siap tidak disukai. Tetapi, itulah risiko pekerjaan kita. Tetap kerjakan tugas dengan baik," ujar mantan Ketua Bawaslu Jawa Tengah itu.

Menurutnya, fungsi pencegahan pelanggaran pemilu memang sulit diukur. Meski begitu, pengawas pemilu harus tetap melakukan upaya pencegahan. Salah satunya dengan melakukan sosialisasi yang masif kepada banyak pihak, di antaranya peserta pemilu, masyarakat dan kelompok masyarakat sipil.

Ditempat yang sama seperti dilansir dari laman bawaslu.go.id, Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengingatkan semua pengawas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk memastikan dan mengawasi setiap tahapan. Dia tidak menargetkan jajarannya untuk mendapat temuan pelanggaran yang sama di setiap daerah.

"Karena setiap daerah pada praktiknya berbeda-beda. Hanya, tetap saja lakukan pengawasan," tekannya. [rus]