PM Najib-Donald Trumph

Berbagai media baik di Malaysia maupun di Amerika mulai memperbincangkan kunjungan pertemuan dua pemimpin Malaysia dan Amerika ini. Tak sedikit yang meragukan adanya hasil penting dari pertemuan ini terutama bagi kepentingan masyarakat luas dua bangsa ini. Pasalnya, baik Najib maupun Trumph adalah pemimpin yang sedang dipersoalkan oleh sebagian masyarakat di masing-masing negaranya.

Najib, yang oleh pengamat Barat sering disebut-sebut sebagai pemimpin nasionalis otoritarian sebagaimana sejumlah pemimpin Asia Tenggara lainnya,  sedang digoyang terutama oleh kekuatan oposisi antara lain dengan alasan mega korupsi yang dilakukan. Trumph juga sama seorang pemimpin nasionalis yang cenderung otoritarian di negara yang justru sering disebut sebagai salah satu kampiun demokrasi. Dua-duanya membungkam kebebasan pers; siapa saja bisa ditangkap dan dipenjara karena melakukan kritik atau kecaman terhadap sang pemimpin dan kinerja pemerintahannya.

Aktivis HAM tidak jarang bersuara lantang kepada kedua pemimpin ini atas kebijakan-kebijakan yang terasa tidak menghargai dan bahkan merusak prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. Dan pekan depan, keduanya bertemu di White House.

Untuk Apa?

Secara resmi ada beberapa agenda yang menjadi perhatian dua pemimpin ini antara lain kerjasama membangun keamanan wilayah Asia Tenggara dan menghadapi radikalisme terorisme, menghadapi kekuatan Cina yang semakin progresif dan tentu menjadi ancaman bagi kepentingan Amerika di Asia Tenggara dan kerjasama ekonomi perdagangan. Bagi Najib, momentum ini akan dimanfaatkan untuk menegaskan bahwa apapun yang terjadi di Malaysia, sekuat apapun gerakan Mahathir untuk mendongkel Najib,  tidak akan merusak citranya di mata internasional.

Artinya, Najib memiliki keyakinan politik bahwa dia masih aman mengahadapi Pemilu yang dalam waktu dekat akan diselenggarakan. Ditambah lagi,  dalam tingkat tertentu agenda pembicaraan di White House sebetulnya juga menyentuh kepentingan Malaysia dan Asia Tenggara secara umum. Isu radikalisme dan terorisme misalnya diharapkan bisa menjadi titik temu. Begitu juga soal hubungan perdagangan dua negara.

Najib tentu juga berharap bahwa akan ada perubahan sikap Amerika terkait dengan isu korupsi yang menderanya. Sebagaimana diketahui bahwa Departemen Kehakiman Amerika telah memberikan sorotan tajam terhadap kasus korupsi Najib ini. Tentu ini sangat mengganggu posisi Najib dan karena itu Najib berharap kehadirannya di Amerika bisa mengubah sikap Amerika meskipun tak sedikit yang meragukan.

Bagi Najib, spekulasi ini penting untuk dilakukan apalagi sebetulnya hubungan baik Najib dengan banyak tokoh dan peminpin Amerika sudah lama terjalin.

Bagi Trumph, pertemuan White House juga penting antara lain untuk menegaskan bahwa perkembangan ekonomi dan politik Cina yang makin progresif tidak mengganggu dan mengurangi pengaruh Amerika khususnya di Asia Tenggara. Tentu saja Trumph sangat menyadari hal ini tidak akan mudah untuk direalisasikan dalam kebijakan luar negerinya karena Philipine sudah memihak ke Cina.

Indonesia era kepemimpinan Jokowi juga kuat cenderung berhubungan dengan Cina yang sebetulnya banyak kalangan masyarakat Indonesia menghawatirkan kehadiran dan pengaruh Cina ini.

Bagi aktivis DAP khususnya menempatkan Malaysia dan Cina dalam posisi yang berhadap-hadapan dengan meminjam tangan Amerika adalah langkah yang sama sekali tidak produktif. Cara ini justru akan merusak relasi antar ras di Malaysia. Karena itu,  mereka cenderung untuk tetap memperkuat hubungan dengan Cina lalu Saudi Arabia dan juga Amerika. Dengan pilihan ini,  kepentingan Malaysia dan negara-negara Asia Tenggara tetap terjaga dengan baik dan menjaga keutuhan stabilitas wilayah Asia Tenggara itu sendiri.

Penulis sendiri ragu bahwa pertemuannya dengan Trumph dalam beberapa hari ke depan ini akan menolong Najib khususnya dalam soal korupsi. Sementara Mahathir dan kekuatan oposisi nampak akan terus melakukan konsolidasi politik memenangkan Pemilu dan mengakhiri dominasi UMNO- BN, aliansi politik yang pernah Mahathir pimpin selama 22 tahun. Wallahu a'lam. [***]

Penulis adalah pakar politik Malaysia